Hal itu mengemuka saat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan pajak PT EK Prima
Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah dikumpulkan dan diberikan pengarahan sebelum diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis menganggap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik adalah salah satu upaya untuk mengebiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Nama lainnya yang dipanggil KPK, yakni Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bekasi, Ida Dasuki.
Pemerintah juga menginginkan derasnya aliran investasi berbentuk penanaman modal asing (PMA), tidak hanya aliran modal asing berbentuk portofolio
Bahkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap wabah tersebut tidak mengganggu investasi dari negeri tirai bambu tersebut.
DPD RI sangat mendukung kemudahan investasi dengan memperhatikan kharakteristik daerah, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak konsisten terhadap regulasi penanaman modal di Indonesia.
Komisi VI DPR meminta program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus untuk mencari para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
BKPM menggandeng serta memprioritaskan kemitraan bersama para pengusaha lokal.
Partai Keadilan Sosial (PKS) memutuskan untuk menolak menolak kebijakan Pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras (Miras). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.